MIFEE

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) : 

Praktik Perampasan Tanah Di Tanah Papua

 Oleh: Symphati Dimas R

Saat ini, baik pada skala global maupun nasional, komoditas pertanian pangan sedang dialihkan pemanfaatannya dari yang semula merupakan bahan makanan pokok manusia (pangan), menjadi bahan baku untuk energi alternatif (bahan bakar nabati). Hal itu dikarenakan adanya monopoli bahan bakar minyak bumi yang menjadi pemicu terjadinya krisis energi. Sehingga terciptalah sebuah situasi di mana komoditas pertanian menjadi barang rebutan, ini di tunjukan dengan masifnya perluasan dan pengembangan perkebunan sekala besar dibelahan dunia tidak terkecuali di Indonesia, hal ini tentu saja menjadi persoalan serius yang di hadapi oleh rakyat karena banyak tanah-tanah rakyat yang di rampas untuk kepentingan tersebut.

           Negara-negara yang mempunyai tanah dan kekayaan alam luas seperti Indonesia namun dianggap “tidak produktif” menjadi sasaran bisnis pangan dan energi para pemodal besar, salah satunya adalah mega proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di selatan tanah Papua. MIFEE akan menghancurkan 2.823.000 juta hektar tanah rakyat yang sebagian besar hutan purba (virgin forest).[1] Jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk proyek pertanian skala raksasa ini adalah sekitar 6,4 juta orang—tiga kali lipat dari jumlah penduduk Papua yang saat ini berjumlah 2,1 juta jiwa.[2] Program MIFEE diluncurkan pada tanggal 17 Januari 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Slogan dari proyek ini adalah “Feed Indonesia and then the world” (Indonesia Berswasembada Pangan, Agar Bisa Mengatasi Krisis Pangan Dunia), namun para petani lokal berpandangan bahwa proyek tersebut akan merusak pertanian tradisional dan kedaulatan pangan di kawasan ini. Proyek MIFEE akan menyewakan tanah untuk selama 90 tahun.[3]

            Untuk mendukung bisnis komoditi pangan berbasiskan lahan skala luas ini, dibutuhkan infrastruktur penunjang untuk produksi, distribusi dan pasar. Negara didorong untuk memproduksi kebijakan program dan dana mendukung pengembangan infrastruktur tersebut. Dalam kasus Indonesia, pemerintah mengeluarkan MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) hingga tahun 2025. Sumber dana proyek MP3EI boleh jadi berupa pinjaman ‘hutang’ yang diberikan kepada pemerintah Indonesia oleh lembaga keuangan yang sebagian besar dikuasai perusahaan transnasional.

Pemerintah Indonesia telah memberikan izin pengusahaan hutan industri di atas tanah adat komunitas Zanegi kepada perusahaan kayu PT Selaras Inti Semesta (SIS), anak perusahaan Medco Group, yang memiliki konsesi seluas lebih dari 169.400 ha. PT SIS adalah salah satu dari 80 lebih perusahaan yang beroperasi dalam proyek agroindustri raksasa MIFEE yang menjadi program pemerintah. Proyek MIFEE diresmikan pada tahun 2010 oleh Menteri Pertanian Suswono, yang didukung oleh sejumlah kebijakan, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman. Saat ini proyek tersebut mencakup wilayah 2,8 juta hektar, lebih dari separuh wilayah Merauke seluas 4,5 juta ha. Dalam laporan GRAINàKelompok hak asasi bidang pertanian yang berbasis di Spanyol,  disebutkan bahwa Saudi Binladen Group menargetkan 500.000 hektar tanah pertanian di Merauke, Papua untuk produksi beras basmati dengan menggunakan benih padi Saudi, yang akan diekspor ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka. Menurut laporan ini, kelompok BinLaden pada bulan Agustus 2008 menandatangani perjanjian investasi senilai kurang lebih US$ 4,3 miliar, sebagai perwakilan dari konsorsium 15 investor Arab yang dikenal dengan nama Konsorsium Produk Pangan Timur Tengah, untuk membangun 500 ribu lahan padi di Indonesia.[4]

Saudi BinLaden Group adalah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi masalah kerentanan pasokan bahan pangan negeri kerajaan tersebut melalui pengadaan proyek pangan di luar negeri. Dalam proyek pangan di Merauke, rencana investasinya diperkirakan akan mencapai hingga US$ 43 juta per 5 (lima) ribu hektar. Kelompok ini juga mempertimbangkan untuk menyediakan sejumlah beras untuk pasar lokal (agar masyarakat setempat tidak mempermasalahkan keberadaan proyek tersebut). Mitra lokalnya di Indonesia adalah Medco (minyak dan pertambangan), Sumber Alam Sutera (benih padi hibrida), dan Bangun Cipta Sarana (konstruksi).

Kerja sama dengan Saudi Binladen Group ini merupakan bagian dari proyek pusat pengembangan pertanian pangan dan energi seluas 1,62 juta hektar di atas, tidak hanya mencakup padi, tapi juga jagung, sorghum, kacang kedelai, dan tebu, yang sebagian besar akan dikonversi menjadi bahan bakar nabati. Saudi Binladen Group memiliki 15% saham di dalam perkebunan kelapa sawit dan konglomerat pertambangan Bakrie and Brothers.[5]

Fenomena MIFEE ini telah membuktikan watak komprador dari pemerintah indonesia. Pemerintah bukan ingin melakukan penguatan pangan di dalam negeri namun hanyan ingin mengambil keuntungan dari bisnis penyewaan lahan. Tanah berupa sawah, hutan, dan rawa di Merauke akan dijadikan industri padi, kelapa sawit, dan kedelai berskala besar untuk penyuplai kebutuhan pangan dan energi luar negeri. Hal ini menjadi ironi ketika pemerintah membumi hanguskan komoditi pokok pangan masyarakat berupa sagu.

Dampak dari kondisi ini adalah terusirnya masyarakat dari tanahnya sendiri dan krisis pangan. Sophie Chao, Project Officer di Forest Peoples Programme, sebuah organisasi hak asasi manusia internasional yang berkantor di UK, mengunjungi Zanegi pada bulan Mei 2013 dan melaporkan:

”Penyakit dan kekurangan gizi merajalela. Pada tahun 2013 saja lima balita meninggal karena malnutrisi. Tubuh mereka kurus kering, menderita infeksi kulit karena masalah air, balita dan anak-anak lesu lemah dan berperut buncit, semuanya merupakan bukti adanya kerentanan pangan parah yang sedang dihadapi komunitas sebagai akibat berpindah tangannya tanah adat dan penghidupan mereka ke tangan pemodal pendatang.”[6]

Munculnya mega proyek ini telah menjadi bukti bahwa politik agraria di Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan transnasional melaului tangan pemerintah bonekanya di Indonesia.

Referensi :

Aliansi Gerakan Reforma Agraria. “Perampasan Tanah: Sebab, Bentuk, dan Akibatnya Bagi Kaum Tani”.

Brosur Propaganda Front Mahasiswa Nasional. “Hari Tani Nasional Ke-52”. 24 September 2012.

Forest People Programme. “Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat setempat.”. 2 September 2013.

Grain, “Seized! The 2008 land grab for food and financial security.” Grain briefing, Oktober 2008.

Peter Robson, “West Papua: Land grab to displace locals”, dalam Green Left online, 10 April 2010.

---

1.Materi Aliansi Gerakan Reforma Agraria. “ Perampasan Tanah: Sebab, Bantuk, dan Akibatnya Bagi Kaum Tani”.

2. Lihat Peter Robson, “West Papua: Land grab to displace locals”, dalam Green Left online, 10 April 2010.

3. Lihat Peter Robson, “West Papua: Land grab to displace locals”, dalam Green Left online, 10 April 2010.

4. Brosur Propaganda Front Mahasiswa Nasional. “Hari Tani Nasional Ke-52”. 24 September 2012.

5. Lihat laporan Grain, “Seized! The 2008 land grab for food and financial security.” Grain briefing, Oktober 2008.

6. Forest People Programme. “Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat setempat.”. 2 September 2013.

Categories: Agraria